Iniriau.com, PEKANBARU - Polemik belum dilantiknya salah satu unsur pimpinan DPRD Rokan Hulu (Rohul), Nono Patria Pratama dari Partai Golkar membuat banyak pihak merasa heran.
Salah satunya, mantan Bupati sekaligus Ketua DPD Golkar Rohul Ramlan Zas. Sesepuh dari partai pohon beringin ini pun tak ragu menuding, karena adanya upaya pemaksaan kehendak. Sosok yang dimaksud itu pun tertuju kepada Ketua DPD Golkar Rohul Sari Antoni.
"Makanya, kalau jadi pengurus tidak hanya nama saja, tetapi bagaimana berbuat untuk partai. Sari Antoni ini anaknya baru kemarin tamat SMA, tapi dipaksakan mau duduk (pimpinan DPRD). Jadi ndak bisa gitu, mentang-mentang kita Ketua DPD terus anak kita harus jadi Wakil Ketua DPRD pula, ndak bisa gitu. Jatuhnya sudah kepentingan pribadi ini," kata Ramlan, Selasa (8/10/2019).
Menurut Ramlan, Nono Patria Pratama yang sebelumnya sudah mendapatkan mandat dari DPP Golkar, sebagai pimpinan DPRD Rohul harusnya sudah dilantik bersama pimpinan DPRD Rohul lainnya.
Namun kenyataanya, mandat yang sudah dikantongi tersebut justru seperti tidak dianggap oleh DPD Golkar. Karena itu, jika disebut sudah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi (PO) partai tidaklah berlebihan. Pasalnya, ketika mandat sudah dikeluarkan DPP, siapa pun dia harus dilaksanakan daerah.
"Makanya saya bilang, Golkar ini bukan kepentingan pribadi atau kelompok," ungkap Ramlan.
Ramlan pun berharap kepada pihak DPD Golkar Rohul agar dapat intropeksi diri. Kepentingan partai harus diutamakan. Karena jika tidak, Golkar dikhawatirkan hanya akan disibukan persoalan ini, sementara masih banyak agenda penting lainnya yang harus dituntaskan. Seperti penyelesaian APBD dan Pilkada serentak 2020 nanti.
Karena itu, Ramlan berharap pihak DPD I Riau dan DPP agar cepat turun menyelesaikan masalah ini. Semakin cepat, semakin baik bagi Golkar Rohul.
Lebih lanjut, Ramlan juga menyatakan kesedihannya. Dimana ketika dirinya diberi amanah sebagai Ketua Golkar Rohul, jumlah kursi Golkar sebanyak 14 berhasil diraih. Namun saat ini, jumlah kursi Golkar di Negeri Seribu Suluk itu hanya 7 kursi.
Dikhawatirkan, polemik berlarut-larut soal pimpinan DPRD Rohul yang sampai saat ini belum juga dilantik akan berdampak buruk terhadap citra Golkar.
"Saya sebagai mantan Ketua DPD Golkar Rohul, sesepuh Golkar juga, sedih melihat situasi seperti ini. Terlebih melihat kursi Golkar yang terus menyusut dari 14 kursi sebelumnya saat saya memimpin Golkar Rohul, kini tinggal 7 kursi. Bagaimana ini," ujar Ramlan. **